JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk mewujudkan Pemuda Pancasila sebagai organisasi modern yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menjadi kekuatan sipil yang konstruktif dalam pembangunan bangsa. Pemuda Pancasila harus mampu membuktikan dan memberi contoh kepada ormas lainnya, bahwa ormas tidak identik dengan stigma premanisme dan tetap setia menjaga Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pemuda Pancasila harus menjadi rumah aspirasi rakyat. Artinya, Pemuda Pancasila harus hadir di tengah problem rakyat, bukan menambah masalah baru. Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat yang terpinggirkan, menyuarakan keadilan, dan membela rakyat yang dirugikan,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pleno VIII Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Kantor Pusat Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta, Jumat (11/7/25).
Hadir dalam Rapat Pleno MPN Pemuda Pancasila antara lain Waketum Ahmad Ali, Wasekjen Ahmad Ridwan, Ketua MPW Banten Johan Arifin serta para pengurus MPN Pemuda Pancasila lainnya.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, Pemuda Pancasila didirikan oleh Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Pada saat bangsa Indonesia diuji oleh gempuran ideologi yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pemuda Pancasila tumbuh sebagai benteng pertahanan masyarakat sipil dalam mempertahankan NKRI.
“Pemuda Pancasila bukan dilahirkan untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk menjaga dan membela cita-cita bangsa. Ia lahir dari situasi sejarah yang kompleks, ketika bangsa ini terancam oleh infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Pada saat itulah Pemuda Pancasila mengambil posisi sebagai pelindung Republik Indonesia,” kata Bamsoet.
Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sudah saatnya Pemuda Pancasila menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan meritokratis, pelatihan kader yang berbasis nilai-nilai Pancasila yang inklusif dan toleran, serta mekanisme kontrol internal yang ketat terhadap setiap aksi anggotanya. Tidak boleh ada lagi kejadian di mana nama Pemuda Pancasila dikaitkan dengan aksi intimidasi atau kekerasan (premanisme) di lapangan.
Selain itu, pengurus Pemuda Pancasila dari tingkat pusat, wilayah hingga ranting, harus aktif membangun program yang konkret membantu pemerintahan Prabowo Subianto, bermanfaat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, terlibat dalam advokasi kebijakan desa, edukasi digital bagi UMKM, bantuan hukum gratis untuk rakyat miskin, hingga pendampingan pendidikan vokasi bagi remaja putus sekolah.
“Program-program seperti ini bukan hanya memperkuat legitimasi organisasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila hadir dengan wajah baru yang lebih humanis dan solutif. Saatnya Pemuda Pancasila membuktikan bukan organisasi preman, tetapi pejuang masa depan,” pungkas Bamsoet. (*)
